TIMES SUBANG, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus berupaya maksimal menangani polusi plastik meski perundingan Perjanjian Plastik Global di Jenewa berakhir tanpa kesepakatan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan komitmen ini dalam pernyataan resmi di Jakarta, Senin (15/8/2025).

"With or without treaty, Indonesia akan tetap mengambil langkah konkret, terencana, dan terukur untuk segera menghentikan polusi plastik," tegas Hanif yang juga Kepala BPLH. Langkah ini sejalan dengan target pemerintah mencapai 100% pengelolaan sampah pada 2029 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Meski pertemuan INC-5.2 di Jenewa pada 5-13 Agustus hanya menghasilkan dua draf revisi dan ditutup tanpa konsensus pada 15 Agustus, Indonesia tetap akan melanjutkan berbagai inisiatif nasional. Hanif menjelaskan, Indonesia bertekad menjadi pelopor global dalam penanganan sampah plastik melalui pendekatan menyeluruh.

Dalam perundingan tersebut, Indonesia mengusulkan beberapa poin kritis termasuk penghapusan plastik bermasalah dan bahan kimia berbahaya, penerapan desain produk berkelanjutan yang tahan lama, dapat digunakan kembali, dan dapat didaur ulang. Delegasi RI juga aktif mendorong ekonomi sirkular dan penguatan sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

Untuk mempercepat proses, Indonesia mengajukan klasterisasi pembahasan perjanjian berdasarkan tema spesifik serta opsi Framework Convention jika konsensus penuh sulit dicapai. Hanif menekankan pentingnya pengambilan keputusan berbasis konsensus dan dukungan pendanaan serta transfer teknologi dari negara maju.

"Menunda penghentian polusi plastik hanya akan memperburuk pencemaran, membahayakan kesehatan, dan menambah beban ekonomi. Hanya melalui persatuan, kerja sama, dan tanggung jawab bersama kita bisa mewujudkan perjanjian yang efektif dan inklusif," pungkas Hanif Faisol Nurofiq.

Pemerintah kini mempersiapkan langkah lanjutan termasuk konsultasi terarah dan penguatan aspek teknis untuk memastikan perjanjian global yang akan datang bersifat ambisius namun tetap realistis dilaksanakan. (*)